KALSEL TODAY – Untuk mengoptimalisasikan peran media dalam mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama perusahaan media yang tergabung didalam organisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, disebuah hotel di Kota Banjarmasin, pada Kamis (9/6).
“Peran media dalam mewujudkan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang aman dan kondusif adalah sangat penting. Media itu harus mengetahui aturan hukumnya yaitu UU Pers, di mana UU menyebutkan media harus berbadan hukum (PT) dan harus mematuhi aturan main,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifai, S.I.K.di hadapan para media.
Lebih lanjut pria yang biasa disapa Rifai ini menyampaikan dalam menaggapi arus informasi di media sosial, adalah dengan pengawasan dari kita sendiri dalam menangakal hoax atau berita bohong.
Sedangkan mengenai tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai tindak pidana pemilu, menurut Rifai, pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan.
Sementara itu, Ketua KPID Kalsel, Azhari Fadli, menuturkan, media dalam menyambut pemilihan serentak tahun 2024 adalah sebagai juru damai, katanya.
“Media massa mempunyai peran penting untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif dalam mengawal demokrasi sampai ke tujuannya,” ujarnya.
Menanggapi opini publik yang sering muncul dalam media sosial, karena sekarang ini masyarakat dengan sangat mudahnya menjadi nitizen journalism (Jurnalisme warga).
“Oleh karenanya bagi para insan jurnalis sudah merupakan tugasnya memerangi hoax dan memberikan informasi yang benar dan akurat, di mana isu atau berita itu selalu diverifikasi dan ini menjadi PR bagi kita semua,” tuturnya.
“Saat ini masyarakat sedang senang mencari informasinya sendiri, ia mencari informasi yang diinginkan ketimbang informasi yang telah diberikan oleh media dan di sini opini publik sudah mendominasi kebutuhan informasi,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu Ketua JMSI Kalsel, Milhan Rusli, menyampaikan, media dihadapkan pada dua problema, yaitu kepentingan bisnis untuk keberlangsungan medianya dan di satu sisi ia harus dapat menjaga marwahnya (kehormatannya).
Media, kata Milhan, harus memanfaatkan kesempatan pada saat jelang pilkada itu untuk keberlangsungan medianya, karena saat itu adalah masa panen iklan.
“Kedekatan media dengan kekuasaan atau dengan salah satu tokoh juga sangat mempengaruhi keberadaan media itu, sehingga ia harus berupaya untuk tidak memihak,” ujarnya.
Sekretaris JMSI Kalsel Syamsul Lingga, pada kesempatan itu juga menanggapi mengenai penyalahgunaan profesi wartawan, di mana sekarang banyaknya orang yang menjadi wartawan namun dalam tugasnya banyak juga yang menyalahgunakan profesi tersebut.
“Wartawan itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Ia harus mengetahui kode etik jurnalistik, agar tidak melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Selain itu Mochtar salah satu jurnalis TV mengungkapkan, saat menjelang pilkada beberapa waktu yang lalu, media sering dianggap tidak berimbang karena hanya memuat berita salah satu pihak kandidat saja.
“Padahal ketika media ingin mengkonfirmasi keduanya supaya berimbang, salah satu pihak tidak memanfaatkannya dengan baik, sehingga karena ini timbul kesan yang negatif kepada media,” ungkapnya. (mzr)
