KALSEL TODAY – Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).
Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.
“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.
“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.
Pesan Anti Korupsi
Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.
Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.
Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.
“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri. (rls/maa)
